Arah Kebijakan Pemkot Magelang tahun 2023 Fokus Pada Pengembangan Daya Saing Daerah
Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, hendaknya selalu diarahkan mengakomodir aspirasi masyarakat
KOTA MAGELANG - Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, hendaknya selalu diarahkan mengakomodir aspirasi masyarakat, mendukung program strategis nasional, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Magelang.
Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang 2023 di Ruang Adipura Kencana, kompleks Kantor Walikota Magelang, Kamis (31/3/2022).
Turut hadir pada acara itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi perguruan tinggi, mahasiswa, tokoh pemuda, pelaku usaha di Kota Magelang. Kemudian, turut mengikuti secara virtual antara lain Bappeda Provinsi Jawa Tengah, lurah, camat, pengusaha, anggota DPRD Kota Magelang, dan lainnya.
Menurut Dokter Aziz, RKPD 2023 merupakan salah satu tahap dalam mencapai target sesuai RPJMD 2021-2026, dengan tema Terhubung dan Tersambung untuk Maju Sehat dan Bahagia. Arah kebijakan tahun 2023 adalah pengembangan daya saing daerah didukung masyarakat yang berdaya.
"Ini mengandung maksud bahwa 2023 segala arah fokus pembangunan adalah untuk pengembangan daya saing daerah dengan kontribusi dukungan dari masyarakat yang memiliki daya saing tinggi,” kata Dokter Aziz.
Dikatakannya, supaya pembangunan Kota Magelang 2023 lebih terarah dalam pencapaian tujuan maka akan memfokuskan pada prioritas kebijakan seperti percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan, perluasan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat.
Kemudian, penguatan ekonomi lokal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pengembangan kawasan strategis, pengembangan integrasi sistem informasi, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan inovasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Susilowati menyebutkan pada 2022 sudah menyusun APBD dan kemampuan keuangan terdiri pendapatan Rp819 miliar, namun pada 2023 diprediksi ada sedikit penurunan karena pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak bisa dihitung semua.
Susilowati menyebutkan, prediksi tahun depan yang bisa dinaikkan dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 127,66 miliar. Kenaikannya diambil dari pajak daerah dari Rp 36 miliar jadi Rp 42 miliar. Retribusi daerah yang diampu beberapa OPD dinaikkan dari Rp5,3 miliar menjadi Rp5,9 miliar.
"Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, diprediksi ada kenaikan dari Rp 7 miliar naik menjadi Rp 8,9 miliar. Pendapatan lain-lain PAD yang sah, BLUD, naik dari Rp171 miliar dinaikkan menjadi Rp223 miliar,” terangnya.
Adapun belanja daerah diefisiensikan semula Rp897 miliar diprediksi menjadi Rp794 miliar. Belanja itu terdiri belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga.
"Jadi ada defisit anggaran sebesar Rp 39,7 miliar. Perhitungan ini belum menghitung dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan provinsi dan Dana Insentif Daerah (DID). Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan DBH Hasil Cukai Tembakau. Anggaran kemampuan keuangan ini juga harus memperhatikan azas keadilan dan keselarasan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan ada keterbatasan anggaran Pemkot Magelang, sehingga untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan usulan masyarakat, tema, maupun arah kebijakan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang 2023 di Ruang Adipura Kencana, kompleks Kantor Walikota Magelang, Kamis (31/3/2022).
Turut hadir pada acara itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi perguruan tinggi, mahasiswa, tokoh pemuda, pelaku usaha di Kota Magelang. Kemudian, turut mengikuti secara virtual antara lain Bappeda Provinsi Jawa Tengah, lurah, camat, pengusaha, anggota DPRD Kota Magelang, dan lainnya.
Menurut Dokter Aziz, RKPD 2023 merupakan salah satu tahap dalam mencapai target sesuai RPJMD 2021-2026, dengan tema Terhubung dan Tersambung untuk Maju Sehat dan Bahagia. Arah kebijakan tahun 2023 adalah pengembangan daya saing daerah didukung masyarakat yang berdaya.
"Ini mengandung maksud bahwa 2023 segala arah fokus pembangunan adalah untuk pengembangan daya saing daerah dengan kontribusi dukungan dari masyarakat yang memiliki daya saing tinggi,” kata Dokter Aziz.
Dikatakannya, supaya pembangunan Kota Magelang 2023 lebih terarah dalam pencapaian tujuan maka akan memfokuskan pada prioritas kebijakan seperti percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan, perluasan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat.
Kemudian, penguatan ekonomi lokal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pengembangan kawasan strategis, pengembangan integrasi sistem informasi, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan inovasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Susilowati menyebutkan pada 2022 sudah menyusun APBD dan kemampuan keuangan terdiri pendapatan Rp819 miliar, namun pada 2023 diprediksi ada sedikit penurunan karena pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak bisa dihitung semua.
Susilowati menyebutkan, prediksi tahun depan yang bisa dinaikkan dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 127,66 miliar. Kenaikannya diambil dari pajak daerah dari Rp 36 miliar jadi Rp 42 miliar. Retribusi daerah yang diampu beberapa OPD dinaikkan dari Rp5,3 miliar menjadi Rp5,9 miliar.
"Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, diprediksi ada kenaikan dari Rp 7 miliar naik menjadi Rp 8,9 miliar. Pendapatan lain-lain PAD yang sah, BLUD, naik dari Rp171 miliar dinaikkan menjadi Rp223 miliar,” terangnya.
Adapun belanja daerah diefisiensikan semula Rp897 miliar diprediksi menjadi Rp794 miliar. Belanja itu terdiri belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga.
"Jadi ada defisit anggaran sebesar Rp 39,7 miliar. Perhitungan ini belum menghitung dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan provinsi dan Dana Insentif Daerah (DID). Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan DBH Hasil Cukai Tembakau. Anggaran kemampuan keuangan ini juga harus memperhatikan azas keadilan dan keselarasan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan ada keterbatasan anggaran Pemkot Magelang, sehingga untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan usulan masyarakat, tema, maupun arah kebijakan.
”Usulan harus mendasari pada kepentingan publik, maka dari itu kita menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama membawa rencana pembangunan kita wujudkan di tahun 2023,” pungkasnya. (pemkotmgl)
